Laporan Kuliah Kerja Lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kuliah Kerja Lapangan

Pengunaan istilah Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Konsep hubungan internasional sangat erat kaitannya dengan subjek-subjek seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, maupun politik internasional. Tujuan adanya hubungan internasional diantaranya adalah adanya rasa saling pengertian, mempererat hubungan, saling memenuhi kebutuhan, memenuhi keadilan, membina perdamaian dan keamanan dunia dengan memperhatikan asas-asas hubungan internasional seperti asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas harkat, derajat, dan martabat serta asas keterbukaan.

Peranan ilmu hubungan internasional diharapkan menjadi mata dan telinga serta tangan kanan bagi perkembangan isu atau masalah internasional dari lembaga atau organisasi yang meliputi aktivitas mengkaji hubungan dalam (publik internal) dan juga membina hubungan ke luar (publik eksternal).

Untuk menjadi seorang yang profesional di bidang hubungan internasional khususnya dalam mengkaji permasalahan internasional, penting bagi mahasiswa jurusan ilmu hubungan internasional untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan internasional. Selain mengikuti perkuliahan dan mendapatkan teori tentang dunia internasional, mahasiswa diwajibkan mengikuti mata kuliah KKL (Kuliah Kerja Lapangan). Kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang sudah didapat serta menganalisis keadaan yang sebenarnya. KKL juga berfungsi sebagai wahana latihan kerja bagi mahasiswa dalam memperluas wawasan tentang hubungan internasional dalam suatu organisasi.

Untuk itu penulis berkesempatan melakukan KKL di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu-RI) di bagian/divisi P3K2 Amerop. Alasan penulis memilih Deplu RI sebagai tempat KKL karena instansi tersebut sudah melembaga dan sudah memiliki tenaga-tenaga kerja baik diplomat maupun non-diplomat yang capable dalam melaksanakan tuganya sesuai dengan bidangnya.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu instansi yang erat sekali hubungannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia, maka peran HI sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi yang diharapkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan pada khususnya. Dengan cara membuat laporan harian, laporan mingguan, menulis berita kawat serta menganalisis masalah ataupun kajian internasional.

B. Tujuan Kuliah Kerja Lapangan

Tujuan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) antara lain :

1. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja agar dapat mempersiapkan diri setelah menyelesaikan jenjang kuliah.

2. Memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengartikulasi struktur pengetahuan dalam lingkungan praktis untuk menambah keahlian di bidangnya.

3. Melakukan proses pengabdian kepada institusi, organisasi, masyarakat.

4. Memperluas jaringan kerja antara instansi yang relevan dengan disiplin ilmu Hubungan internasional.

5. Menyelesaikan tugas KKL dari Institut sebagai bagian dari kurikulum.

C. Manfaat Kuliah Kerja Lapangan

Secara teoritis manfaatnya adalah agar mahasiswa mampu menerapkan teori-teori ilmu hubungan internasional dengan kenyataan yang ada di lapangan khususnya di Deplu. Selain itu mahasiswa juga mendapatkan pengalaman kerja yang bermanfaat jika kelak terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Mahasiswa juga dituntut untuk mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan keberdaan instansi, memahami tugas-tugas yang diberikan serta mampu mengambil keputusan secara tepat guna. Untuk itu dibutuhkan kepercayaan diri dan keterampilan dalam mengolah perintah dan menjalankannya. Dengan mengikuti KKL ini, mahasiswa dapat terlibat kedalam kegiatan-kegiatan hubungan internasional di instansi.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Profil BPPK Deplu-RI

Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, diplomasi merupakan salah satu alat perjuangan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sebuah negara baru. Mengingat begitu pentingnya peranan diplomasi terutama untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari negara-negara lain, 2 (dua) hari setelah proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan, pemerintah RI mengangkat Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri RI yang pertama. Para personilnya-pun pada waktu itu bersifat sukarela dan belum pernah memiliki pengalaman di bidang diplomasi.

Seiring dengan perkembangnya, untuk pertama kalinya pada tahun 1953, Departemen Luar Negeri (Deplu) memiliki susunan organisasi yang memadai namun belum terdapat keseragaman dan disusun secara sendiri-sendiri. Susunan organisasi tersebut dirasakan kurang efektif, sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan dengan memperhatikan perkembangan dan situasi yang terjadi ketika itu.

Susunan organisasi Deplu pada waktu itu terdiri dari 5 (lima) Direktorat dan Urusan Tata Usaha, yaitu : Direktorat I (Asia – Pasifik), Direktorat II (Afrika – Eropa), Direktorat III (Amerika – PBB), Direktorat IV (Ekonomi- Hukum), Direktorat V (Research-Penerangan) dan terakhir Urusan Tata Usaha. Masing-masing Direktorat dan Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala. Pembentukan Direktorat V inilah yang merupakan ‘cikal bakal’ dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) yang sekarang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, setingkat Direktur Jenderal.

Kemudian pada tahun 1975, dengan berubahnya Direktorat Riset menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan LITBANG), Deplu semakin berperan dalam mengantisipasi segala tantangan dan perkembangan hubungan internasional, hal ini terkait dengan tugas-tugas besar yang diemban oleh Badan LITBANG sebagai unit eselon I, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri.

Badan LITBANG sebagai bagian dari Deplu tidak berfungsi sebagai pengarah pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan internasional sehari-hari, karena hal ini merupakan kewenangan dari unit-unit operasional, dalam hal ini Direktorat-direktorat Jenderal. Untuk mendukung usaha pengarahan tersebut, Badan LITBANG melakukan pengumpulan hasil-hasil, analisa dan evaluasi data disamping membantu mempelajari dan merumuskan arah kebijaksanaan politik luar negeri RI dalam jangka menengah dan panjang di masa mendatang.

Selain itu, Badan LITBANG melakukan tugas membina dan melaksanakan semua kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Deplu serta merumuskan kebijaksanaan dalam rangka memproyeksikan tindakan dan sikap RI dalam menghadapi berbagai masalah luar negeri dan hubungan antar bangsa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. Fungsi-fungsi yang dilakukan pada waktu itu adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan masalah-masalah politik dan hubungan luar negeri, hubungan ekonomi dan sosial budaya.

BPPK sebagai Policy Analysis dan Policy Development

Sebagai salah satu upaya dalam rangka merespon perkembangan dunia dan kondisi hubungan internasional yang semakin kompleks di era globalisasi yang berdampak pada perubahan mendasar lingkungan strategis Indonesia serta bergulirnya proses reformasi di dalam negeri, Deplu telah melakukan serangkaian pembenahan ke dalam (benah diri) melalui program restrukturisasi organisasi Departemen. Restrukturisasi Deplu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara komprehensif dan integratif yang menggantikan pendekatan secara sektoral yang selama ini dirasakan sudah tidak efektif lagi.

Proses restrukturisasi organisasi Deplu pada tahun 2002 dimaksudkan untuk mengakomodir segala perkembangan yang terjadi dalam tata hubungan internasional. Badan LITBANG berubah nama dan fungsi menjadi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK). Keberadaan BPPK dirasakan oleh Deplu lain dari pada sebelumnya. Dengan format organisasi yang baru ini, BPPK semakin berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi mengenai kebijakan luar negeri. Tugas yang diemban oleh BPPK lebih menekankan kepada fungsi policy analysis dan policy development.

Melalui policy analysis, BPPK memfokuskan diri pada upaya menyiapkan hasil-hasil kajian yang berkualitas sebagai bahan masukan Pimpinan Deplu dalam merumuskan kebijakan luar negeri RI. Sedangkan melalui fungsi policy development, BPPK berfungsi mengkaji dan mengembangkan kebijakan-kebijakan luar negeri dengan selalu mempertimbangkan perubahan lingkungan intern dan ekstern organisasi, domestik maupun luar negeri, juga aspek-aspek strategis, baik regional maupun global lainnya.

Dalam menyiapkan hasil-hasil perumusan yang berkualitas, BPPK berupaya menjalin kerjasama Policy Planning dengan negara sahabat dan bekerjasama dengan lembaga studi/kajian baik dari dalam maupun luar negeri khususnya mengenai permasalahan hubungan luar negeri yang berkembang. Selain itu, aspek strategis yang dilakukan oleh BPPK adalah memberdayakan dan meningkatkan peranan organisasi dalam berbagai penyusunan rekomendasi dan analisa isu-isu aktual serta melakukan kerjasama internasional dan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan para kelompok ahli mengenai hubungan dan politik luar negeri.

BPPK akan sepenuhnya mendukung pemenuhan tugas dan tanggung jawab Deplu melalui pelaksanaan peran strategiknya, yaitu pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri demi menjamin tercapainya tujuan negara dan kepentingan nasional. Secara ringkas, proses perumusan kebijakan tersebut diatas dapat digambarkan pada bagan dibawah ini :

	Sumber : Rencana Strategik (Renstra) BPPK Deplu 2004 – 2009

Sesuai tugas yang diemban selaku pelaksana pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang hubungan dan politik luar negeri, maka dalam penyusunan program kerja guna menghasilkan rumusan policy analysis dan policy development bagi Deplu, BPPK senantiasa berpegang pada sifat diplomasi Indonesia yang bebas dan proaktif mengabdi pada kepentingan nasional.

Kegiatan-kegiatan policy analysis dan policy development merupakan implementasi tugas dan fungsi BPPK yang intinya bermuara pada 3 (tiga) pilar utama kegiatan, yaitu :

(1) pengkajian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri;

(2) pemasyarakatan politik luar negeri; dan

(3) pelaksanaan tugas-tugas khusus yang didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri. Ikhwal ketiga pilar kegiatan ini akan diuraikan lebih lanjut, namun demikian akan sedikit disinggung esensi dari masing-masing pilar tersebut, yaitu :

Pertama, pengkajian dan pengembangan masalah-masalah luar negeri yang diintensifkan melalui dua kegiatan utama, yakni penyelenggaraan Pertemuan Kelompok Ahli dan kegiatan Konsultasi Perencanaan Kebijakan (Policy Planning Consultations) dengan Kementerian Luar Negeri ataupun lembaga think-tank negara-negara sahabat.

Kegiatan pertemuan kelompok ahli tersebut dilakukan dengan mengundang para pakar dan praktisi dari berbagai bidang yang ditujukan untuk mengkaji dan merumuskan masukan-masukan yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan rekomendasi kebijakan luar negeri. Kegiatan ini juga sebagai upaya penggalangan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kebijakan luar negeri secara sinergis (Diplomasi Total). Sedangkan Pertemuan policy planning consultations dimaksudkan sebagai sarana bertukar pandangan, pemikiran dan informasi mengenai kebijakan luar negeri masing-masing negara serta untuk menjalin hubungan yang lebih erat melalui jejaring kemitraan dengan negara-negara sahabat, hal ini juga dapat dilakukan melalui media second track diplomacy.

Kedua, Kegiatan pemasyarakatan politik luar negeri diupayakan oleh Kepala BPPK, para Kepala Pusat dan pejabat BPPK lainnya melalui berbagai kunjungan kerja ke perguruan-perguruan tinggi, mengisi acara-acara seminar yang diselenggarakan oleh pusat kajian dan memenuhi undangan ceramah ke pelatihan dan pendidikan dari berbagai instansi. Kegiatan terkait lainnya meliputi pelaksanaan seminar, baik intern Deplu maupun dengan mengundang pihak luar sebagai pembicara dalam seminar, serta program Debriefing Dubes purna bakti.

Dari hasil-hasil kajian yang dimiliki oleh BPPK dalam bentuk Jurnal, Pewarta, dan penerbitan buku-buku kajian lainnya, BPPK telah melakukan upaya pemasyarakatan politik luar negeri kepada berbagai kalangan dan masyarakat, yang ditandai dengan pengiriman buku-buku terbitan BPPK.

Ketiga adalah terdapatnya tugas khusus yang menjadi kewenangan BPPK, yakni :

• Lokakarya Penanggulangan Potensi Konflik di Laut China Selatan;
• Forum-forum pengkajian kebijakan luar negeri dengan Indonesian Council on World Affairs (ICWA);
• Forum Diskusi dengan Center for East Asian Cooperation Studies (CEACoS);

Kekhususan BPPK sebagai unit yang mendekati fungsi think-tank pada dasarnya memberi nilai tambah bagi para pejabat fungsional diplomat yang bertugas di BPPK, karena terdapat banyak forum yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pemahaman dan wacana mengenai politik luar negeri, selain untuk memasyarakatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Deplu, baik kepada kalangan akademisi, mahasiswa atau peneliti serta masyarakat umum lainnya.

Pernyataan Visi

Dinamika yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri telah menuntut BPPK untuk merumuskan kembali visi dan misi yang dicantumkan ke dalam Rencana Strategik BPPK 2004 – 2009. Perumusan visi dan misi ini menegaskan komitmen yang jelas dan terarah tentang masa depan organisasi BPPK sebagai unit kerja di lingkungan Deplu yang memiliki fungsi pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri.

“BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri yang kredibel dalam mendukung diplomasi total ”

Pernyataan visi di atas menegaskan komitmen yang jelas dan terarah tentang masa depan organsasi BPPK sebagai unit kerja di lingkungan Deplu yang memiliki fungsi pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri.

• BPPK sebagai satu-satunya unit pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri, artinya BPPK dalam lingkup Deplu, memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri;

• Kredibel, mempunyai arti bahwa hasil-hasil kajian di bidang kebijakan luar negeri mencakup berbagai isu mutakhir di tingkat nasional, regional dan global sehingga akurat, terpercaya dan relevan dengan dinamika hubungan internasional;
• Mendukung Diplomasi Total, artinya baik dalam pelaksanaan maupun dalam merumuskan hasil pengkajian seoptimal mungkin melibatkan seluruh stakeholder dan mencakup berbagai isu secara komprehensif dan integratif.

Pernyataan Misi

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, maka BPPK menggariskan misi organisasi yang secara nyata menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

A. Mengoptimalkan peran strategis institusi sebagai unit pengkajian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas;

B. Meningkatkan cakupan dan substansi bahasan/kajian sehingga menghasilkan kajian kebijakan luar negeri yang relevan dengan dinamika perkembangan domestik dan internasional;

C. Meningkatkan kualitas pengkajian dan pengembangan kebijakan melalui Policy Planning Consultations dengan lembaga sejenis di Kemlu negara-negara sahabat serta partisipasi pada sidang-sidang internasional;

D. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan unit-unit operasional di Deplu, instansi pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pengkajian, lembaga pendidikan dan organisasi non pemerintah di dalam dan di luar negeri;

E. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kepustakaan dan dokumentasi untuk kepentingan pengkajian;

F. Mengoptimalkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi umum dan keuangan.

B. Struktur Organisasi

Organisasi BPPK dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPPK mempunyai 4 (empat) unit eselon II dibawahnya, antara lain :

• Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Set. BPPK), yang dipimpin oleh seorang Sekretaris/Kepala Sekretariat;
• Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat;
• Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 AMEROP), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat;
• Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P3K OI), yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Lebih lanjut akan dijelaskan tugas-tugas eselon II di BPPK, sebagai berikut :

1. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Sekretariat BPPK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPK di bidang rencana dan program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan penerbitan (pasal 955). Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) Bagian dibawahnya, yaitu :

(1). Bagian Tata Usaha;

(2). Bagian Umum;

(3). Bagian Keuangan;

(4). Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Penerbitan.

2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (P3K2 ASPASAF) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPK di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika (pasal 974). Bidang-bidang dibawahnya adalah :

(1). Bidang Asia Pasifik;

(2). Bidang Timur Tengah;

(3). Bidang Afrika;

(4). Selain itu juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional

3. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (P3K2 AMEROP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPK di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa (pasal 991). Bidang-bidang dibawahnya terdiri dari :

(1). Bidang Amerika;

(2). Bidang Eropa I;

(3). Bidang Eropa II;

(4). Dan, Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (P3K OI) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPK di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan hubungan dan politik luar negeri terhadap organisasi regional dan global (pasal 1008). Bidang-bidang dibawahnya terdiri dari :

(1). Bidang Organisasi Regional;

(2). Bidang Organisasi Global;

(3). Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menlu yang baru tahun 2005, berada dimasing-masing Pusat di lingkungan BPPK. Kelompok Jabatan Fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku serta sesuai dengan pelaksanaan tugas di Pusat-pusat BPPK.

Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari Jabatan Fungsional Peneliti dan jabatan fungsional lainnya. Namun Kelompok Jabatan Fungsional ini belumlah terlaksana dan masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Berikut bagan struktur Organisasi BPPK, sampai tingkat Eselon II, sebagai berikut:

BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN

A . Tugas yang Dilaksanakan Selama Kuliah Kerja Lapangan

Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Departemen Luar Negeri yang berlangsung selama satu bulan dimulai dari tanggal 01 September sampai 30 September 2008, penulis banyak mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

Selama melakukan KKL sehari-hari penulis membantu beberapa pekerjaan yang terdapat dibagian P3K2 AMEROP antara lain :

• Membuat laporan surat masuk/Kawat dari Konjen RI/Kedubes RI untuk Negara perwakilan di seluruh dunia. Isi berita berkaitan dengan masalah Hubungan Internasional dan dipisahkan sesuai dengan bagiannya. Laporan tersebut ditulis pada buku terpisah yang harus dilaporkan kepada Kapus (Kepala Pusat).
• Mentranslate dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia tentang Negara Finlandia mulai dari segi penduduk, politik, hankam, dan ekonomi yang ditujukan kepada penulis seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris dan kecepetan waktu pengerjaannya.
• Mencari berbagai artikel yang berkaitan dengan pidato Menlu RI, Duta Besar Negara, masalah internasional, dan sesuatu hal yang berhubungan dengan Hubungan Internasional yang kemudian di masukkan kedalam arsip.
• Membantu membuat data base Kawat masuk yang bersifat rahasia maupun umum yang kemudian dirapikan kedalam bentuk table.
• Membantu memfotocopy artikel, kawat masuk, dan buku-buku yang berkaitan dengan Amerika Eropa yang kemudian dimasukkan kedalam arsip.
• Membantu mengirimkan fax Nota Dinas yang ditujukan kepada Dubes RI di Negara-negara Perwakilan.
• Mengkaji artikel dari surat kabar The Jakarta Post : “Brazil, RI Diplomatic Ties Gaining New Momentum : Envoy” dari segi ekonomi politik dan kemudian diketik lalu diserahkan kepada Kepala Pusat.

B. Hasil Kuliah Kerja Lapangan

Hasil kerja yang diperoleh penulis selama melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Departemen Luar Negeri khususnya di BPPK bagian P3K2 Amerop antara lain :

• Penulis mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan-kegiatan yang terdapat di bagian P3K2 Amerop.
• Penulis dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis berita tentang hubungan internasional secara update untuk dijadikan data base.
• Penulis mengetahui bagaimana bekerjasama dengan baik secara disiplin dan tepat waktu.

C. Keterampilan yang diperoleh selama Kuliah Kerja Lapangan

Keterampilan yang diperoleh penulis selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

• Mengetahui tata cara mengirim fax dengan baik yang akan ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Negara Perwakilan.
• Mengetahui proses dalam mengumpulkan, membuat dan menganalisa berita yang berhubungan dengan Hubungna Internasional.
• Mengetahui sedikit banyak informasi seputar kegiatan P3K2 Amerop dan tata cara berkomunikasi serta bagaimana menjalin relasi dan menempatkan diri pada lingkungan kerja.

BAB IV

ANALISA WACANA

KONFLIK KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

A. PENDAHULUAN.

Sejarah Korea

Sejarah awal Korea berawal di sekitar kerajaan kuno Choson yang muncul sekitar 2.300 tahun sebelum Masehi. Pada sekitar abad ke 2 sebelum Masehi, bangsa Cina mendirikan koloni di daerah kerajaan tersebut. Namun, lima abad kemudian, bangsa Korea mengusir mereka keluar. Sejak itu, muncul sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Silla. Kerajaan Silla (668 – 935) membawa puncak ilmu pengetahuan dan budaya yang besar. Akibat adanya kerusuhan yang terjadi di dalam negeri pada abad ke 10, dinasti Silla jatuh dan digantikan oleh dinasti Koryo. Selama periode kepemimpinan dinasti Koryo (935 – 1392, Korea mengalami banyak serbuan. Tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menyerbu dan akhirnya menguasa Korea sehingga Korea menjadi bagian kekaisaran Mongol.

Pada akhir abad ke 14, bangsa Mongol mulai runtuh dan berbagai golongan bangsawan dan militer berusaha memegang kekuasaan di Korea. Pada akhirnya, seorang jenderal yang bernama Yi Sung-Gy menghilangkan pemerintahan yang korup dan mendirikan dinasti Yi (1392 – 1910). Kongfucuisme diperkenalkan sebagai agama resmi. Reformasi politik dan sosial dimulai. Ibu kota negara dipindahkan dari Kaesong ke Seoul. Namun, Korea masih tetap terancam oleh Cina dan Jepang. Kedua negara tersebut ingin menguasai Korea untuk memperluas wilayah mereka. Setelah serangan yang gagal dari kepang pada tahun 1592 – 1598, Korea jatuh di bawah kekuasaan Manchu dari utara. Beberapa abad berikutnya, Korea menutup diri dari pergaulan dunia menjadi negara pertapa. Pada tahun 1800-an, Rusia, Jepang, dan Cina bersaing untuk menguasai Korea. Setelah perang Rusia – Jepang pada tahun 1904 - 1905, Jepang bergerak ke semenanjung Korea dan mendudukinya pada tahun 1910. Pada tahun 1919, penduduk Korea mengadakan demonstrasi secara damai karena menginginkan kemerdekaan.

Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara yang berada di semenanjung Korea yang bertetangga langsung dengan saudara sekaligus musuhnya yaitu Korea Utara. Korea Selatan mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 47.904.370 jiwa pada tahun 2002 dan luas wilayah 98.400 km2. Ibu kota dari Korea Selatan adalah Seoul, secara geografis Korea Selatan bebatasan dengan Korea Utara di sebelah Utara dan Jepang di sebelah Timur.

Korea Utara

Lebih dikenal sebagai Korea Utara, adalah sebuah negara di bagian timur benua Asia, mencakupi bagian utara Semenanjung Korea. Korea Utara berbatasan dengan Korea Selatan di sebelah selatan; dengan Republik Rakyat Cina dan sedikit wilayah Rusia di bagian utara. Penduduk setempat menyebut negara ini Pukchosŏn. Korea Utara mempunyai jumah penduduk kurang lebih berjumlah 21.968.28 jiwa pada tahun 2002 dan luas wilayah 121.730 km2 dengan Ibukota Pyongyang.

B. PEMBAHASAN

Awalnya pada masa PD II Korea adalah milik Jepang. Jepang tealh menduduki Korea pada tahun 1919. Pada tahun 1932, pemimpin spritual dan inspirator perjuangan rakyat Korea menghadapi kaum penjajah, Kim Il Sung meresmikan berdirinya Tentara Rakyat Korea atau Korean People’s Army (KPA). Sejak hari itu, perjuangan rakyat Korea mengusir Jepang yang sudah puluhan tahun menjajah mereka, semakin terorganisir dengan rapi dan baik.

Tentara Korea menggempur pasukan Dai Nippon dari segala penjuru mata angina. Perlawan dan gempuran KPA membuat melemahnya armada perang Jepang saat itu, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Pada akhirnya, Agustus 1945 setelah dihajar Amerika Serikat dengan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengaku kalah. September 1945, Jepang mesti angkat kaki meninggalkan Semenanjung Korea, namun baru saja kedamaian tercipta di bumi semenanjung Korea, datang lah pihak-pihak yang memiliki kepentingan di semenanjung Korea.

Awal Terjadinya Konflik

Jepang telah pergi, datang lah Amerika Serikat. Menyusul kepergian pasukan Jepang, setelah itu ribuan tentara Amerika merapat di pantai timur di selatan Korea. Maksud dari kedatangan Amerika awalnya ingin melucuti pasukan Jepang. Tapi sebenarnya mereka ingin menjadi penguasa baru di Semenanjung Korea, sebelum Uni Soviet mendahului masuk Korea. Perang Korea pun meledak tahun 1950. Sekali lagi, KPA memperlihatkan kekuatan mereka. Amerika menderita kerugian besar dalam Perang yang berlangsung tiga tahun itu. Namun dengan lobi-lobi dan pengaruhnya di PBB, Amerika tak sampai meninggalkan Semenanjung Korea. Mereka diperbolehkan memperpanjang kekuasaan mereka atas pemerintahan boneka yang telah mereka bentuk sebelumnya di bagian selatan Korea.

Namun di sisi lain Uni Soviet juga tidak ingin diam begitu saja, karena Uni Soviet berbatasan dengan Korea bagian utara, maka mereka juga mengirim pasukan ke daerah Korea bagian Utara. Tidak begitu jelas apakah tentara Uni Soviet mendapatkan perlawanan atau tidak. Terjadilah dua kekuatan yang memperebutkan kekuasaan di semenanjung Korea, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya dengan liberalisnya dan Uni Soviet komunisnya. Jadilah daerah utara yang lebih dekat ke Uni Soviet berpaham komunis, dan selatan mendapat dukungan AS. Kepentingan AS tentu penguasaan semenanjung Korea dalam menghadapi perang dingin melawan Blok Timur. Masing-masing kepala negara 'boneka' baik di utara (Kim Il Sung) maupun selatan (Syngman Rhee) berusaha mempersatukan semenanjung Korea menurut garis politik masing-masing yang di kenal 38th Parallel.

Maka mulai lah Perang Korea yang di mulai 25 Juni 1950 yang di tandai oleh penyerangan Korea Utara ke Korea Selatan, dan pada Juni 1950 Stalin menyetujuinya. Pada Juni 1950, kurang lebih 135.000 prajurit Korea Utara menyerbu Korea Selatan melintas perbatasan. Pada akhirnya Seoul jatuh ke tangan Korea Utara (akhir juni 1950), Presiden Truman kemudian memerintahkan Mc Arthur yang mengepalai US Army di Jepang untuk membantu Korea, Truman terbang ke PBB meminta dukungan dan pada 27 Juni beberapa negara barat siap tandang ke Korea, perang pertama antara tentara AS vs Korut dimulai pada 5 juli 1950, Pyongyang jatuh ke tangan sekutu (Oktober 1950).

Perang ini juga disebut "perang yang dimandatkan" atau proxy war antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan komunis Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet (juga anggota PBB). Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Sekutu Korea Utara termasuk Republik Rakyat Tiongkok, yang menyediakan kekuatan militer, dan Uni Soviet yang menyediakan penasehat perang dan pilot pesawat, dan juga persenjataan, untuk pasukan China dan Korea Utara.

China ikut memasuki medan pertempuran atas perintah PM Zhou Enlai dengan 270.000 tentara pada 25 Oktober, tentara Amerika mundur pada akhir November 1950, kembali Seoul jatuh ke tangan Korea Utara pada Januari 1951. China baru terlibat secara langsung dalam perang ini terutama dikarenakan pemerintah Beijing khawatir bahwa pasukan Amerika Serikat akan mempergunakan kesempatan menduduki Korea Utara untuk kemudian menyerang provinsi-provinsi di timur laut China. Di samping itu, faktor lainnya adalah dukungan Stalin kepada China untuk terlibat dalam perang korea ini.

C. KESIMPULAN

Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Seungman Rhee, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, Perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Pada saat itu genjatan senjata dilakukan di Zona Demiliterisasi di perbtasan Korea Selatan dan Korea Utara.

Korban Perang Korea

Korban lebih dari 2 juta orang tewas termasuk tentara Amerika Serikat dan China, 85% dari sekitar 1 juta orang Korea Selatan yang tewas adalah warga sipil, hampir setengah juta tentara AS tewas, dan lebih dari 700.000 tentara China serta beberapa ratus pilot Soviet jadi korban. Yang lebih traumatis, lebih dari 7 juta orang terpaksa harus kehilangan/terpisah dari sanak familinya.

Analisa

Perang Korea yang melibatkan Korea Selatan dan Korea Utara sebagai aktor utama, juga melibatkan pihak-pihak luar seperti negara-negara sekutu seperti Australia, Belgia, Belanda, Perancis dan, Inggris. Sekutu berada di pihak Amerika yang menyokong Korea Selatan, karena pada awal kedatangannya Amerika ke Korea Selatan mempunyai kepentingan yang seperti kita ketahui bahwa pada saat itu sedang terjadi Perang Dingin. Amerika ingin menarik semenanjung Korea untuk ikut dalam kubu mereka dan sekutu, Amerika menggunakan strategi tersebut untuk mengalahkan Uni Soviet. Dengan begitu Uni Soviet akan merasa dipermalukan karena Blok Barat sudah sangat “dekat” dan itu akan membuat Soviet terlihat lemah karena kalah dalam memperebutkan pengaruh padahal di depan mata.

Amerika dan sekutunya berusaha menangkal pergerakan pasukan komunis Korea Utara dengan mempersenjatai pasukan Korea yang berada di daerah Selatan. Dengan begitu akan menciptakan situasi perang saudara di semenanjung Korea, sampai saat ini masing-masing negara masih bersitegang. Sampai saat masing Negara memproklamirkan diri masing-masing negara disetujui menjadi negara berdaulat oleh dewan resolusi PBB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama praktik Kuliah Kerja Lapangan P3K2 AMEROP banyak hal baru yang dapat penulis petik khususnya mengenai dunia kerja. Karena P3K2 AMEROP bidang kerjanya meliputi kawasan Amerika dan Eropa, baik mengenai hubungan diplomatik, konsuler dan bilateral dengan dengan negara-negara tersebut dan khususnya mengenai fenomena yang sedang berkembang dan kaitannya dengan kepentingan nasional Republik Indonesia. Penulis dapat mendapatkan informasi dan pelajaran mengenai apa yang biasanya menjadi kajian Amerika dan Eropa. Karena berada di P3K2 Amerop juga penulis dapat menjadi lebih tertarik lagi terhadap bidang politik khususnya mengenai hubungan bilateral. Serta penulis banyak mendapatkan informasi yang up to date mengenai perkembangan politik dalam negeri. Penulis juga semakin bertekad untuk dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus dari program S1 kenjenjang yang lebih tinggi agar mungkin saja nantinya penulis dapat benar-benar bekerja di Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri dinilai berbeda dengan Departemen pemerintahan lainnya, khususnya dalam hal adanya kemungkinan untuk melanjutkan studi ataupun bekerja di luar negeri berpeluang sangat besar bila kita memiliki kemampuan dan standar pendidikan yang cukup.

Hal penting lainnya ialah bagi penulis ataupun para mahasiswa yang telah melaksanakan praktik Kuliah Kerja Lapangan akan semakin memiliki banyak koneksi, baik dengan mahasiswa lain yang praktik kerja di tempat yang sama, maupun dengan para staf yang bekerja di tempat kita praktik kerja tersebut. Sehingga bila saatnya para mahasiswa lulus dan ingin mencari kerja, mereka dapat manfaatkan koneksi ataupu hubungan yang telah terbina dengan baik selama ini.

B. Saran-saran

Penulis menyarankan agar pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP menjalin kerjasama dengan beberapa pihak instansi atau perusahaan yang terkait dengan jurusan-jurusan di FISIP. Agar pada saat para mahasiswanya akan melaksanakan praktik kerja ataupun saat mereka telah lulus dari FISIP mereka dapat tersalur dengan baik. Selain itu para mahasiswanya juga dapat menerapkan ilmu yang mereka dapati selama berada di FISIP.

Penulis juga menyarankan agar para mahasiswa yang telah melaksanakan praktik Kuliah Kerja Lapangan di suatu instansi ataupun perusahaan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan atasan dan staf yang berada di tempat praktik kerja tersebut. Karena hal ini sangat penting bila saatnya kita akan benar-benar mencari pekerjaan setelah kita lulus kuliah nantinya.